Pandji Pragiwaksono’s stand-up comedy show Mens Rea does more than provoke laughter—it also invites reflection. In one segment, Pandji highlights how homes are increasingly treated as investment instruments rather than basic necessities. Rising prices have made home ownership accessible only to a small segment of the population. This is where the concerns of the middle class emerge: they work and earn a living, yet still feel far from achieving the dream of owning a home.

Piter Abdullah, Policy and Program Director at the Prasasti Center for Policy Studies, views this issue through the lens of middle-class needs. According to him, the middle class generally has a stable income and employment, giving them a solid foundation. “Unlike lower-income groups, the middle class does not need direct subsidies. What matters more is the availability of homes that meet their needs and other forms of facilitation,” Piter explains.

He continues that, in essence, the middle class needs simple homes that align with their lifestyle as workers. These homes should be conveniently located near workplaces, easy to access, and have financing schemes that are realistic for monthly incomes. The most important factor is ensuring that the housing supply available in the market truly meets these needs.

However, Piter notes that the government has yet to implement a fully coordinated housing program from upstream to downstream. “There is currently no government program that can develop housing from supply provision to financing in a comprehensive manner,” he says.

Another constraint limiting the government’s capacity is the lack of land reserves. “The government does not have a large reserve of land. At present, land ownership is dominated by the private sector,” Piter emphasizes. This situation requires the government to find new approaches to actively participate in the housing market, particularly to ensure that middle-class housing needs are addressed.

One solution proposed by Piter is to orchestrate small plots of land owned by the community into larger, more efficient housing projects. “For example, in urban slum areas, one hectare of land owned by around 100 people could be developed into vertical housing. What originally consisted of roughly 100 informal houses could be transformed into an apartment complex with around 1,000 units through a cooperative scheme and supported financing,” Piter explains.

Such an approach not only increases housing supply but also provides the government with leverage to intervene in the market. Without these channels, home prices would continue to rise following market dynamics. Through land orchestration and affordable housing programs, price increases can be moderated, giving the middle class a real chance to own homes that meet their needs and financial capacity.

***

Dari “Mens Rea” Pandji hingga Realita Perumahan Kelas Menengah

Komedi tunggal Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea tidak hanya memancing tawa, tetapi juga membuka ruang refleksi. Dalam salah satu materi, Pandji menyoroti bagaimana rumah kini diperlakukan sebagai instrumen investasi, bukan sekadar kebutuhan dasar. Harga yang terus naik membuat kepemilikan rumah hanya bisa dijangkau segelintir orang. Di titik inilah kegelisahan kelas menengah muncul. Mereka bekerja dan berpenghasilan, tetapi tetap merasa jauh dari mimpi memiliki rumah.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Piter Abdullah melihat persoalan ini dari sisi kebutuhan kelas menengah itu sendiri. Menurutnya, kelompok menengah sebenarnya memiliki basis yang cukup kuat karena umumnya memiliki pekerjaan dan pendapatan. “Berbeda dari golongan kelas bawah, kelas menengah tidak harus diberi bantuan dalam bentuk subsidi. Yang lebih diutamakan adalah ketersediaan rumah yang sesuai kebutuhan mereka dan kemudahan-kemudahan lain,” jelas Piter.

Piter melanjutkan, pada dasarnya kelas menengah membutuhkan rumah sederhana yang sesuai dengan pola hidup mereka sebagai pekerja. Mereka memerlukan hunian yang lokasinya terjangkau dari tempat kerja, aksesnya mudah, dan skema pembiayaannya realistis dengan penghasilan bulanan. Hal terpenting adalah memastikan pasokan rumah yang benar-benar sesuai kebutuhan mereka tersedia di pasar.

Namun, Piter mencatat hingga kini pemerintah belum memiliki program perumahan yang benar-benar terkoordinasi dari hulu ke hilir. “Belum ada program pemerintah yang bisa membangun mulai dari penyediaan rumah sampai pembiayaannya secara menyeluruh,” ujarnya.

Kendala lain yang mempersempit ruang gerak pemerintah adalah terbatasnya cadangan lahan. “Pemerintah tidak punya cadangan lahan yang besar. Saat ini, kepemilikan lahan didominasi oleh swasta.” Situasi ini membuat pemerintah perlu mencari terobosan baru agar tetap bisa berperan aktif di pasar perumahan, terutama untuk memastikan kebutuhan kelas menengah dapat terpenuhi.

Salah satu terobosan yang ditawarkan Piter adalah mengorkestrasikan lahan-lahan kecil milik masyarakat menjadi satu proyek perumahan yang lebih besar dan efisien. “Misalnya, di kawasan kumuh perkotaan, satuhektar lahan yang dimiliki sekitar 100 orang bisa dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan sekitar 1.000 unit,” jelas Piter.

Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ketersediaan pasokan perumahan, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam mekanisme pasar. Melalui orkestrasi pengelolaan lahan dan pelaksanaan program perumahan terjangkau secara terintegrasi, laju kenaikan harga dapat dikendalikan, sehingga kelas menengah kembali memiliki peluang yang nyata untuk memperoleh hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.